KUNINGAN,- Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019.
Pada penyerahan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini juga diserahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 di Plaza Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/12/2020).
Bupati H. Acep Purnama SH.,MH menerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 Dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Jabar Dr.Djoko Hendratto, M.B.A di dampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kang Emil pun mengapresiasi hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima seluruh 27 kabupaten/kota se-Jabar untuk pertama kalinya. Ia pun mengingatkan bahwa raihan WTP ini adalah sebuah kedisiplinan yang harus terus dilakukan.
“Saya sangat bangga ini merupakan peristiwa bersejarah, pertama kalinya dalam sejarah seluruh pemda di Jabar mendapatkan opini WTP. Saya ingatkan WTP ini adalah kedisiplinan yang harus terus dilakukan,” tegas Kang Emil.
Bupati Kuningan juga merasa bangga bisa kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke sekian kalinya.
"Piagam penghargaan opini WTP merupakan bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas yang diberikan atas pencapaian pengelolaan keuangan, aset, penatakelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dinilai transparan dan akuntabel" ujar beliau.
Penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan ke depannya menjadi kewajiban kami untuk tetap mempertahankannya sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mempersiapkan dan menyusun laporan keuangan tersebut sehingga sistem pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Kuningan menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel. (Bid/Ikp/Diskominfo)
