KUNINGAN, - Dalam rangka meminimalisir dampak sosial dan ekonomi pandemi covid-19, berbagai langkah penanganan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kamis (09/04/2020) dilakukan Rapat Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tanggap Darurat Covid-19.
Hadir dalam rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kuningan, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kab. Kuningan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinsos, Kepala Diskoperin, Kepala DKPP, Kabag Ekonomi , Kabag Kesra, Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Kepala Kantor POS Cabang Kuningan, Kepala Bidang Dayasos dan PFM Dinsos Kab. Kuningan.
Dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M. Si menjelaskan jumlah KK Kabupaten Kuningan sebanyak 361.780 KK dengan Rumah Tangga Sasaran sebanyak 277.287 RTS. Jumlah penerima bantuan sembako/BNPT semula 75. 050 KPM kini mendapatkan penambahan akibat dampak covid-19 sebanyak 18. 300 KPM, maka jumlah seluruhnya menjadi 93.350 KPM. " Untuk bantuan Gubernur, kita (Kab. Kuningan ) mendapatakan quota final yang fix sebanyak 44. 550 KPM, yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020" ucap Sekda.
Adapun bantuan dari Gubernur Berupa Sembako senilai Rp. 350.000,- dan uang senilai Rp. 150.000,- . Untuk sembako komoditinya berupa Beras 10 Kg, Makanan kaleng 2 Kg/ 4 kaleng, Gula 1 Kg, Minyak 2 Liter, Terigu 1 Kg, Vit C 1 paket dan Mie instan sebanyak 16 buah. Untuk sembako sesuai dengan mekanisme yang disampaikan Pemprov Jabar yaitu melalui Perum Bulog, dan pendistribusiannya dengan mengikuti protokol dalam rangka pencegahan covid-19.
Untuk penyaluran bantuan sembako akan dilakukan oleh Kantor POS sebagai petugas distribusi dari gudang kepada Ruma Tangga Sasaran yang ada di Kabupaten Kuningan.
Sekda berharap agar adanya sinkronisasi data dan pemahaman bersama dati steakholder terkait, mulai dari pendataan, penganggaran perencanaan jenis bantuan dan pendistribusian bantuan tersebut, guna meminimalisir kerawanan dan reaksi sosial dimasyarakat. Oleh karena itu diperlukan data yang akurat by name by adress. (BID IKP/ DISKOMINFO)
