Bupati Kuningan Siap Bantu Perjuangkan Nasib Bidan PTT

Berbicara tentang kesehatan bukan masalah orang per orang, melainkan melibatkan seluruh tenaga kesehatan, diantaranya dokter, perawat dan bidan. Kurangnya tenaga kesehatan terutama bidan di daerah-daerah terpencil dan pedesaan masih menjadi permasalahan pemerintah sampai dengan saat ini.
Dilain sisi, dalam Perpres Nomor 77 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Keppres Nomor 23 Tahun 1994, menyebutkan bahwa bidan hanya bisa memperpanjang masa bakti sebanyak 2 kali, Artinya, bidan hanya memiliki masa bakti maksimal 9 tahun. Namun setelah itu, tidak ada kejelasan status apakah diangkat menjadi PNS atau tidak. Peraturan tersebut semakin membuat status bidan PTT mengambang antara menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kembali menjadi tenaga kontrak atau bahkan tidak dipekerjakan lagi. Hal tersebut lah, yang membuat para bidan pegawai tidak tetap (PTT) melakukan berbagai upaya kepada pemerintah demi memperjuangkan nasib nya.
Salah satu upaya yang dilakukan bidan PTT yang berada di Kabupaten Kuningan yaitu dengan mengadakan acara Konsolidasi Bidan PTT Kabupaten Kuningan di gedung KNPI pada hari Kamis (8/1/2015). Acara yang bertema “Selamatkan Ibu Melahirkan, Selamatkan Bidan PTT” itu, diikuti 111 orang bidan ptt yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan.
Acara konsolidasi tersebut, dihadiri Bupati Kuningn HJ.Utje Ch Suganda, Wakil Bupati Kuningan H.Acep Purnama, Ketua Forum Bidan PTT Indonesia Lilik Dian Ekasari, Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kuningan, Kepala BPKAD, Inspektur Inspektorat Kab.Kuningan, Ketua Ikatan Bidan Indoensia (IBI) Kuningan, juga turut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka selaku Ketua Dewan Pembina Bidan PTT Indonesia.
Ketua Forum Bidan PTT Indonesia, Lilik Dian Ekasari, dalam sambutannya mengatakan, sampai saat ini terdapat 45 ribu bidan PTT di seluruh Indonesia yang sudah mengabdi sampai 9 tahun untuk pelayanan kesehatan masyarakat namun nasibnya tidak jelas. Untuk itu Lilik berharap, Bupati Kuningan bisa membantu memperjuangkan nasib bidan PTT yang berada di Wilayah Kabupaten Kuningan, melalui upaya legislasi ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, sehingga ada kebijakan mengenai status bidan PTT untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Sementara itu, Bupati Kuningan Hj.Utje Ch Suganda, saat memberikan sambutan menegaskan, dirinya siap membantu memperjuangkan nasib bidan PTT, khususnya yang berada di Kabupaten Kuningan, umumnya di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan hak nya menjadi pegawai tetap Negara atau PNS melalui upaya legislasi ke Menpan RB. Karena menurut Utje, bidan adalah pekerjaan profesi sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah. Bidan juga memiliki peran penting untuk mencapai penurunan angka kematian ibu dan bayi di desa terpencil. Untuk itu, dirinya bersama pemerintah Kabupaten kuningan akan berusaha semaksimal mungkin membantu memperjuangkan nasib bidan PTT, karena menurut Utje bidan PTT telah memberikan kontribusi pada pelayanan medis yang besar.
“Saya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak akan berdiam diri, saya akan perjuangkan nasib bidan PTT yang telah memberikan andil besar dalam menyelamatkan setiap jiwa yang lahir ke dunia, saya akan melakukan koordinasi kepada Menpan RB RI untuk membicarakan hal ini, para bidan PTT harus mendapatkan hak mereka menjadi pegawai tetap Negara setelah sekian lama mengabdi. Bila tidak bisa melalui jalur umum karena terbentur persoalan usia, maka bisa melalui jalur khusus.” Ujar Bupati Utje.
Selanjutnya Bupati Kuningan berharap, para bidan PTT jangan berkecil hati dan putus semangat, Utje meminta bidan PTT terus melanjutkan perjuangan yang berkesinambungan untuk mendapatkan hak dari pengabdiannya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Bidan PTT Indonesia mengemukakan, keberadaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 7 Tahun 2013 dan Keputusan Presiden No 77 Tahun 2000 agar dievaluasi dan digantikan dengan peraturan baru yang lebih memberikan jaminan status kerja dan pemberian hak-hak Bidan PTT, Karena menurut Rieke, aturan tersebut membuat nasib bidan PTT tidak jelas.
“Saat ini, tenaga medis khusunya bidan di Indonesia masih kekurangan, kok sekarang malah mau di akhiri kontraknya, ini kan tidak benar.” Kata Rieke.
Masih menurut Rieke, dirinya Bersama Anggota lain di Komisi IX DPR RI, akan berusaha agar aturan-aturan tentang bidan PTT diperbaiki, karena kurangnya tenaga kesehatan khusunya bidan di Indonesia menjadi dasar bagi pemerintah untuk tidak mengakhiri kontrak bidan PTT yang telah mengabdi dan memberikan konstribusi besar dalam dunia kesehatan.
Acara konsolidasi yang berlangsung penuh dengan semangat tersebut, diakhiri dengan pemberian plakat kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dewan Pembina Bidan PTT Indonesia, Kepala BKD, Inspektur Inspektorat dan Ketua IBI Kuningan yang diserahkan oleh Ketua Forum Bidan PTT Indonesia. (Yudi/Bidkom Diskominfo KNG)