Informasi Dikecualikan

Apa yang dimaksud dengan Informasi Publik yang dikecualikan?
Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP.

Kapan suatu Informasi Publik dikecualikan?
Informasi Publik dikecualikan apabila dipertimbangkan bahwa membuka Informasi Publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Apa alasan tentang konsekuensi yang timbul sehingga suatu Informasi Publik dikecualikan?
Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat :
menghambat proses penegakan hukum;
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
merugikan ketahanan ekonomi nasional;
merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
mengungkap rahasia;
Selain itu, yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan adalah :
memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Bagaimana suatu Informasi Publik dikecualikan?
Pengecualikan Informasi Publik dilakukan dengan melakukan pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa
menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya
atau sebaliknya.

Selain itu, dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Pengujian tentang konsekuensi didasarkan alasan dalam Pasal 17 UU KIP.
Dalam hal pengujian tentang konsekuensi berdasarkan alasan pada Psal 17 huruf j UU KIP, maka wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
Alasan pengecualian Informasi Publik harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas penolakan permohonan Informasi Publik tersebut.
Apakah yang dikeculaikan dokumennya atau materi Informasi Publiknya?
Pada prinsipnya, yang dikecualikan adalah materi Informasi Publiknya, bukan dokumennya. Namun dalam suatu hal dokumen berisi materi Informasi Publik yang seluruhnya dikecualikan, maka dokumen tersebut dapat dikecualikan untuk diakses oleh publik.

Apa yang dilakukan Badan Publik apabila suatu dokumen mengandung sebagian materi Informasi Publik yang dikecualikan?
Dalam hal suatu dokumen mengandung sebagian materi Informasi Publik yang dikecualikan, maka materi Informasi Publik yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan atau dikaburkan, sehingga Informasi Publik dalam dokumen yang sifatnya tidak dikecualikan tetap dapat diakses oleh publik.

Bagaimana Badan Publik menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi Publik yang dikecualikan?
Badan Publik menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi Publik yang dikecualikan, sedangkan materi Informasi Publik yang boleh diakses oleh publik tidak dihitamkan atau dikaburkan. Selain itu, terhadap materi Informasi Publik yang dikecualikan tersebut harus diberikan alasan tertulis.

Contoh I (penghitaman nama) :
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, XXXX dinyatakan telah mengindap penyakit HIV / AIDS.

Contoh II (pengaburan nama) :
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, PASIEN dinyatakan telah mengindap penyakit HIV / AIDS.

Apakah pengecualian terhadap sebagaian Informasi Publik dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan Informasi Publik?
Tidak. Pengecualian sebagai materi Informasi Publik dalam suatu dokumen Informasi Publik tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan dokumen Informasi Publik tersebut.